Kebijakan Pasokan Yang Memadai Dengan Data Akurat

Published on Author admin

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri di Departemen Perdagangan Oke Nurwan telah mengkonfirmasi tender tersebut. Impor jagung bertujuan menurunkan harga komoditas yang tinggi Rp5.000-Rp6.000 per kilogram, jauh di atas harga ideal Rp3.700-Rp4.000 per kilogram. Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) telah menyetujui tiga langkah strategis untuk mengendalikan inflasi pada tahun 2019, sehingga akan memenuhi kisaran target 2,5 hingga 4,5 persen tahun-ke-tahun (yoy). Langkah pertama adalah menjaga inflasi dari volatile food dalam kisaran target empat hingga lima persen, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pada pertemuan tim pengontrol inflasi pusat di sini pada Selasa malam.

Untuk mengendalikan inflasi dari volatile food, pemerintah dan bank sentral telah menyusun empat kebijakan utama, termasuk memastikan pasokan yang memadai dengan harga terjangkau, kelancaran distribusi barang, dan komunikasi yang efektif. Mengacu pada peta jalan untuk pengendalian inflasi nasional dari 2019 hingga 2021, kebijakan tersebut diambil dengan memprioritaskan pasokan yang memadai dan kelancaran distribusi, didukung oleh ekosistem yang lebih kondusif dan ketersediaan data yang akurat, katanya.

Langkah kedua adalah memperkuat implementasi roadmap dengan memastikan bahwa implementasi roadmap di tingkat provinsi berjalan dengan baik, katanya. Langkah ketiga adalah memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengendalikan inflasi dengan mengadakan rapat koordinasi nasional pada Juli 2019 untuk mengendalikan inflasi, ungkapnya.

Tim pengendali inflasi regional nantinya akan menindaklanjuti hasil pertemuan koordinasi nasional, katanya. Ia yakin ketiga langkah itu akan memperkuat upaya pengendalian inflasi. Pada tahun 2018, inflasi mencapai 3,13 persen yoy, yang berada dalam kisaran target pemerintah dan BI. Pencapaian pada tahun 2018 tidak terlepas dari sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk mengelola kondisi makro-ekonomi dan kebijakan struktural yang sehat, termasuk pengembangan infrastruktur di berbagai daerah untuk meningkatkan konektivitas dan memastikan kelancaran distribusi, katanya.

Pemerintah dan BI bertujuan untuk menjaga inflasi dalam kisaran target dua hingga empat persen pada tahun 2020 dan 2021 untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Baca sekalian info jasa seo terpercaya. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyelenggarakan Forum Pembangunan Indonesia (IDF) 2019, dengan fokus pada diskusi menciptakan lapangan kerja.

IDF tahun ini akan fokus pada strategi untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memastikan bahwa semua orang Indonesia memiliki akses ke pekerjaan yang layak dan peluang ekonomi lainnya, kata ketua Bappenas Bambang Brodjonegoro pada peluncuran IDF 2019 di Jakarta pada hari Selasa.

Dengan tema Mission Possible: Memanfaatkan Peluang Kerja Masa Depan untuk Mendorong Pertumbuhan Inklusif, Bappenas mengorganisir forum bersama dengan pemerintah Australia. Menurut Brodjonegoro, Indonesia telah menikmati pertumbuhan ekonomi yang stabil di atas lima persen dalam beberapa tahun terakhir. Untuk lebih mempercepat pertumbuhan, perlu untuk memastikan bahwa transformasi struktural dapat dilanjutkan dan tidak ada yang tertinggal, lanjutnya.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan sejumlah strategi untuk mendukung pertumbuhan inklusif, yang meliputi peningkatan investasi dalam proyek padat karya di sektor-sektor dengan nilai tambah tinggi serta sumber pertumbuhan baru seperti pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

Meningkatkan iklim investasi dan lapangan kerja serta menumbuhkan kewirausahaan juga di antara upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah. Wawasan, pelajaran, dan solusi yang disajikan di IDF akan membantu membuat inisiatif yang ada lebih efektif, sambil mengidentifikasi ide-ide dan pendekatan baru, kata Brodjonegoro. IDF adalah forum untuk dialog antara pembuat kebijakan, akademisi, praktisi, dan aktivis pengembangan profesional dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk membangun solusi berbasis bukti terhadap berbagai tantangan utama yang dihadapi dalam pembangunan Indonesia.