Pertumbuhan Jumlah Penumpang Di Bangka Belitung

Published on Author admin

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan terminal baru Bandara Depati Amir di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, pada hari Kamis, yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan lokal melalui sektor pariwisata. Bandara Depati Amir di Provinsi Bangka Belitung, seperti yang telah kita lihat sekarang, lebih tepat, kata presiden kepada media setelah pelantikan diadakan di terminal check-in bandara. Presiden menandatangani dua prasasti untuk terminal bandara baru dan Zona Ekonomi Khusus Bangka Belitung.

Jokowi menjelaskan bahwa otoritas akan lebih lanjut membangun sayap kanan terminal untuk menampung sekitar tiga juta penumpang, pengembangan yang diharapkan akan selesai pada tahun 2020. Selanjutnya, konstruksi akan diperluas ke sayap kiri, dengan kapasitas untuk mengakomodasi lima juta penumpang, tambahnya.

Kami harus siap sejalan dengan pertumbuhan jumlah penumpang yang menguntungkan di Bangka Belitung. Kami berharap kesiapan fasilitas terminal di Bandara Depati Amir akan menarik lebih banyak wisatawan, katanya. Bandara Depati Amir, dengan landasan pacu sepanjang 2.600 meter, telah menampung 2,98 juta penumpang pada tahun 2017.

Apron bandara, yang sebelumnya hanya bisa menangani empat pesawat berbadan besar, saat ini dapat menampung sembilan pesawat besar, seperti Boeing 737 dan Airbus A320. Pengembangan tahap pertama terminal selesai pada Januari 2017.

Lihat juga jasa seo bulanan profesional terbaik organik berkualitas.

Menurut Jokowi, bandara ini diharapkan dapat meningkatkan potensi ekonomi provinsi, termasuk sektor pariwisata di Tanjung Gunung dan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang. Zona telah dinyatakan sebagai zona khusus untuk pariwisata karena kedekatannya dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara.

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) telah meminta pemerintah untuk meninjau pajak impor teh berkualitas rendah untuk melindungi industri teh nasional. Kebijakan bea masuk teh, yang saat ini ditetapkan sebesar 20 persen, harus ditinjau, dan jika mungkin, tarif impor harus dinaikkan, Ketua Kadin Rosan Roeslani mencatat dalam sebuah pernyataan di Jakarta, Kamis.

Kadin juga mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali penerapan hambatan non-tarif, seperti halal dan Standar Nasional Indonesia atau prasyarat SNI, untuk mengurangi impor teh kelas rendah. Roeslani mengatakan bahwa teh impor berkualitas rendah biasanya dicampur bersama dengan teh Indonesia untuk dipasarkan di dalam negeri dan luar negeri.

Mencampur teh impor berkualitas rendah dengan teh Indonesia, dianggap salah satu yang terbaik di dunia, akan mengurangi kualitas teh Indonesia dan mempengaruhi industri teh nasional. Kami akan serius mempelajarinya karena impor teh yang merajalela akan berdampak pada bisnis perkebunan teh, tidak hanya perkebunan rakyat tetapi juga milik negara dan swasta, katanya.

Baca juga jasa seo handal.

Sekitar 46 persen perkebunan teh di Indonesia dimiliki oleh orang-orang. Dia juga mendesak pemerintah untuk melobi negara-negara Eropa agar ekspor teh Indonesia terhambat oleh tingkat residu maksimum yang diizinkan (MRL), suatu prasyarat yang diberlakukan oleh Eropa. Kadin juga menyerukan untuk melakukan peremajaan tanaman teh tua dengan menggantinya dengan tanaman teh hasil tinggi yang setiap tahun dapat menghasilkan 2,5 hingga lima ton per hektar serta untuk mengganti mesin-mesin tua yang digunakan dalam industri teh.

Gugus Tugas Peringatan Investasi telah menangguhkan operasi 168 entitas yang diduga menjalankan layanan pinjaman peer-to-peer tanpa izin bisnis yang sah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Visit jasa seo terbaik.

Gugus tugas tersebut juga menghentikan sementara operasi 47 entitas investasi ilegal yang berpotensi membahayakan publik. Berdasarkan pemantauan di situs web dan aplikasi di Google Playstore, Gugus Tugas Peringatan Investasi telah menghentikan pengoperasian 168 entitas yang melanggar peraturan OJK no. 77 / POJK.01 / 2016 tentang layanan pinjaman peer-to-peer fintech, yang berpotensi membahayakan publik, kata kepala satuan tugas Tongam L Tobing dalam sebuah pernyataan di Jakarta, Rabu.